Tangerang, datanews8 - Insiden pemagaran laut di pantura Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik oleh masyarakat, sebagai figure Putera Daerah Kecamatan Kosambi mempertanyakan status progres penyelidikan yang dilakukan oleh aparatur yang berwenang, setelah sebelumnya dilakukan penyegelan oleh KKP dan Bakamla RI.
"Kemaren sudah ada yang turun menyegel, faktanya apakah ada progres tindak lanjut?, siapa pelakunya? Apa sanksinya?" Ucap putera daerah kabupaten tangerang.
Diketahui pagar bambu yang berjarak sepanjang 30Km tersebut melintang dari Kecamatan Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri dan Kronjo melintas lebih dari 15 Desa.
Dirinya menyinggung tentang banyaknya pejabat negeri pada periode ini berlabel "Jendral" Dari mulai tingkat utama dan setingkat menteri dalam pengurus kabinet merah Putih.
"Mas, mba jangan lupa pejabat saat ini dari mulai pucuk, menteri dan kepala BIN, belum lagi pejabat setingkat menteri yang berlabel Jendral, masa iya gak mampu menangkap pelaku utama, pekerja dan dalang dalam utama penyuruh pemagaran laut itu," Ucap sang advokat Putera pantura Tangerang, saat konferensi pers dikantornya Kamis, 16-Januari-2025.
Meskipun ada pihak yang mengatakan lanjut Alfahrizal, dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan nelayan pencari kerang hijau, dibangun dengan hasil swadaya, dirinya menyebut bahwa itu keliru dan terbilang tidak masuk akal.
"Perihal penancapan bambu untuk kepentingan pencari kerang tersebut kami nilai keliru, mekanismenya tidak seperti itu, kedua kalaupun itu nahan abrasi juga enggak gitu deh bentuknya, itu keliru dan ngawur," kata Alfahrizal.
"Itukan dibentuk kotak kotak (dipetak) supaya nanti diduga bisa di uruk seolah - olah bahwa itu tanah timbul.
Sementara itu dilain pihak kepala Bakamla RI menyampaikan “Saya kira dengan KKP saja bisa selesai. Bisa selesai,” kata Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan HUT Ke-19 Bakamla RI di Taman Proklamasi, Jakarta (selasa, 12/01)
Meski dinilai mudah oleh ketua bakamla RI beranjak dua minggu progres belum ada penindakan pasca penyegelan, publik menanti hasil penyelidikan, dan saksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.
Dalam pentupnya Alfahrizal HA, sebagai ahli hukum dirinya menyangkan kurangnya respon pemerintah atas apa yang menjadi dorongan publik.
"Jujur saya prihatin, saya juga kecewa, kekhawatiran saya hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai tunduk oleh premanisme, cara - cara kotor dan merusak demokrasi, saya khawatir warga ambil sikapnya sendiri, dan sampai terjadi pertumpahan darah," tutur Alfahrizal HA.
( Tim )
